Setiap tanggal 8 September, seluruh masyarakat di penjuru dunia memperingati Hari Literasi Internasional. Perayaan yang telah dimulai sejak 1967 oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) ini menjadi simbol berharga akan pentingnya pemenuhan akses literasi sebagai hak asasi manusia yang fundamental.
Komitmen para pengampu kebijakan mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan literasi, termasuk di Indonesia. Apalagi kita tahu, di Tanah Air, akses literasi belum sepenuhnya terbangun secara merata, khususnya di daerah. Bahkan angka buta huruf juga tampak masih terjadi, meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per 2024, angka buta huruf di Indonesia masih dialami oleh sebagian masyarakat kita. Ini dengan rincian yaitu kelompok umur 15 tahun ke atas sebanyak 3,33 persen, usia 15-44 tahun sebesar 0,43 persen, dan usia 45 tahun ke atas berjumlah 7,66 persen. Dengan kondisi tersebut, sudah semestinya kebijakan tentang pemerataan akses literasi dijalankan secara serius dan simultan.
Momentum Hari Literasi Internasional atau dengan bahasa lain juga disebut sebagai Hari Aksara Internasional akan menjadi perayaan semu belaka manakala tak ada perhatian serius untuk membenahi permasalahan literasi di daerah. Sebab, kita tahu, kemajuan peradaban suatu bangsa ditentukan oleh kecakapan kualitas sumber daya manusianya yang ditopang salah satunya melalui peningkatan literasi.
Di sejumlah wilayah di Indonesia, peningkatan literasi sejatinya telah tecermin dengan maraknya aktivitas perbukuan dan keberadaan perpustakaan daerah. Di Jakarta, misalnya, perpustakaan tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk membaca, meminjam, dan berdiskusi soal buku. Ia difungsikan bahkan sebagai salah satu gaya hidup yang digandrungi anak muda.
Kondisi ini kian diperkuat dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menambah layanan jam operasional perpustakaan hingga di malam hari. Melalui terobosan tersebut, masyarakat menyambut baik dan semakin antusias untuk berlama-lama beraktivitas di perpustakaan.
Tak hanya itu, dukungan literasi juga terwujud melalui peran aktif masyarakat, salah satunya melalui kemunculan perpustakaan jalanan. Di beberapa sudut taman hingga ruang publik di Jakarta, kita dengan mudah dapat mengakses buku melalui perpustakaan mini yang akrab disebut Bookhive. Perpustakaan ini menjadi cerminan bahwa melalui ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses literasi ruang publik, geliat literasi dari masyarakat juga akan bertumbuh (Purwanto Putra dkk., 2023).
Ketimpangan Akses Literasi
Kendati demikian, kemajuan yang ditorehkan DKI Jakarta dalam bidang literasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan daerah lainnya. Di daerah Indonesia Timur, misalnya, ketersediaan perpustakaan belum banyak dirasakan masyarakat. Belum lagi ini diperparah dengan minimnya koleksi bacaan, sulitnya akses jarinigan internet, hingga kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang andal.
Kondisi ini mengakibatkan semakin menguatnya kesenjangan literasi di Tanah Air. Di samping itu, dalam kurun waktu tertentu hal tersebut berdampak pada melambatnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara tidak langsung menghambat kemajuan ekonomi, dan sosial.
Melihat realitas tersebut, setidaknya ada sejumlah terobosan yang perlu disusun pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut terutama dengan memastikan ketersediaan buku di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penguatan infrastruktur perpustakaan, dan kelancaran akses internet. Di lain sisi, pendampingan dan edukasi literasi juga perlu terus digalakkan.
Para pendamping dapat menyusun program yang melibatkan kalangan pelajar untuk aktif di bidang literasi. Ini misalnya dengan pembentukan kelompok baca, diskusi, dan menyusun kegiatan storytelling di kalangan anak-anak. Studi Putra Pratama dkk (2025) membuktikan, bergam aktivitas literasi tersebut mampu memantik perhatian luas baik dari anak-anak, siswa, hingga lingkungan masyarakat.
Dari sudut yang lain, perlibatan sektor swasta juga menjadi pilihan yang layak direnungkan. Di Jakarta, iklim literasi terus mengalami peningkatan, selain karena mudahnya fasilitas literasi, juga dipicu oleh merebaknya peran swasta.
Toko-toko buku tersebar di sejumlah titik strategis. Umumnya, mereka tak hanya menjual buku, melainkan juga mengaktifkan kegiatan literasi melalui penyesuaian gaya hidup anak muda. Tak segan, mereka memadukan toko buku dan kopi, serta menyempurnakannya dengan menggelar kegiatan menarik lainnya.
Agaknya, praktik baik tersebut layak direplikasi oleh daerah lain. Tentu, tak melulu harus sama persis, akan tetapi daerah dapat menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki.
Refleksi Bersama
Pemerataan literasi sudah sepatutnya menjadi fondasi pembangunan yang adil untuk semua. Perayaan Hari Literasi Internasional perlu dimaknai sebagai titik balik untuk menyusun kebijakan lebih adil bagi masyarakat. Setiap orang, tanpa terkecuali, perlu dipastikan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan literasi. Sebab, sebagaimana yang terus disuarakan UNESCO, literasi adalah hak yang membuka lentera cahaya kehidupan bagi manusia.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal karena akses literasi. Tentu, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Namun jika boleh mengusulkan, mulailah dengan menyusun kebijakan pemerataan literasi yang berdampak serta dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Leave a Reply